Perempuan Telanjang Jatuh Karena Asyik Bercinta

Perempuan Telanjang Jatuh Karena Asyik Bercinta

November 23, 2011

0 komentar

TRIBUJAMBI.COM - Seorang perempuan asal Inggris terjatuh dari balkon dalam kondisi telanjang di sebuah hotel di wilayah Adeje, Spanyol, saat keasyikan bercinta dengan suami. Demikian dilansir Daily Mail, Rabu (23/11/2011).

Perempuan itu dalam kondisi telanjang dengan kepala berada dalam posisi bawah dan tersangkut di tangga hotel. Perempuan berusia 49 yang hanya diketahui dengan inisial AMAM jatuh dan diselamatkan dari lantai dasar karena kaki kanannya tersangkut di tangga.

Ia mengalami luka di bagian kepala dan petugas pemadam kebakaran terkejut melihat kondisi perempuan itu. Ia mengalami retak pergelangan kaki dan dibawa ke RS. "Ia beruntung karena kakinya terhalang dan tidak jatuh bebas ke lantai dasar. Namun, nasib buruknya pergelangan kakinya patah, telanjang, dan tak bisa membebaskan dirinya dari tangga itu," demikian disampaikan juru bicara kepolisian setempat.

 sumber:tribunjambi

Petani Karet di Jambi Terjerat Tengkulak

Petani Karet di Jambi Terjerat Tengkulak

November 11, 2011

0 komentar

Seorang petani menyadap karet. TRIBUNJAMBI/SUANG

MUARA BULIAN, TRIBUN - Akibat rumitnya tata niaga karet, petani karet di Batanghari akhirnya memilih menjual getah karetnya ke tengkulak. Selain lebih mudah, tengkulak juga bersedia membayar sebelum getah dikirimkan. Sehingga tidak perlu proses lelang, yang mengharuskan ada barang, ada uang.

Belum lagi, ongkos angkut ke tempat pelelangan tidak sedikit. Kondisi ini membuat petani karet kecil memilih ke tengkulak. Begitu juga kalau menjual ke pabrik, petani disyaratkan memiliki delivery order (DO). Sehingga hanya petani karet klasifikasi besar yang bisa memenuhi persyaratannya.

"Diduga kondisi itulah yang membuat kalangan petani lebih memilih ke tengkulak, tak peduli mereka membeli karetnya dengan model ijon. Imbasnya, petani karet dengan lahan satu hingga tiga hektare akhirnya menjadi bulan-bulanan tauke. Merek bisa mendiktekan harga dengan memberikan sejumlah kemudahan.

"Ironisnya, tidak sedikit petani justru mengaku terbantu dengan kondisi ketergantungan itu. Ipul semisal, petani karet di Kecamatan Muara Bulian, dia mengaku lebih memilih menjual ke tauke atau tengkulak karena bisa menjual getah kapan saja, dan bayarannya saat itu juga.

"Harganya lumaya bagus. Sekarang kami jual getah Rp 14.500 per kilo. Kalau jual sepikul (100 kilogram), duitnya sudah lebih dari satu juta," katanya, Sabtu pekan lalu.

Bapak empat anak ini menambahkan, selama ini tengkulak tempatnya menjual karet juga selalu memberikan kemudahan, termasuk mendapatkan apa yang diinginkan. "Kalau mau pinjam uang pasti dikasih. Pembayarannya dilakukan dengan cara dipotong setiap kali menimbang getah," ungkapnya.

Asnawi, Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Disbun menyebut, sebagian besar petani tergantung ke tauke penjualannya, bahkan kemungkinan mencapai 80 persen.

"Petani enggan menjual ke Pasar Lelang di Panerokan, Kecamatan Bajubang, karena pertimbangan biaya angkut. Ke pabrik, bagi petani kecil kendalanya tidak punya DO.

"Kalau bawa ke pasar lelang biayanya cukup besar. Selain itu, sebagian besar petani kita sudah terikat dengan tengkulak. Petani terjerat utang kepada taukenya," ungkapnya. (suang)

Sumber: disini

Ikhlaskah Rakyat Memberin Uangnya untuk Parpol?

Ikhlaskah Rakyat Memberin Uangnya untuk Parpol?

November 05, 2011

0 komentar

MUARA BULIAN, TRIBUN- Bantuan keuangan untuk 12 partai politik yang memperoleh suara di DPRD Batanghari terbilang cukup besar. Total dana yang akan dikucurkan tahun ini untuk bantuan keuangan parpol mencapai Rp 774 juta. 

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batanghari nomor 397 tahun 2011, besaran bantuan yang diterima parpol tergantung jumlah suara yang diperohnya pada pemilu legislatif 2009. Besar bantuan per satu suara senilai Rp 7.710. Bantuan terbesar diperoleh Partai Golkar sebagai peraih suara terbanyak.

"Ada ketentuan cara menghitung besaran bantuan untuk keuangan parpol. Besar bantuan yang akan diberikan itu ditetapkan dalam Peraturan Bupati,” kata Sulaiman Efendi, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas) Kabupaten Batanghari, Kamis (3/11).

Bantuan yang diterima oleh partai politik dalam setahun adalah besar bantuan per suara dikali total perolehan suaranya. Bantuan keuangan diberikan untuk satu tahun anggaran sekaligus. Tiga partai yang memperoleh bantuan terbesar adalah Partai Golkar, Partai Bintang Reformasi, dan PDI Perjuangan.

Selain menetapkan besaran yang diperoleh partai, bupati juga mengeluarkan peraturan bupati tentang pedoman teknis penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik. Sulaiman menyebut, secara umum sesuai Perbup, bantuan itu hanya bisa digunakan untuk kegiatan pendidikan politik, dan kegiatan operasional sekretariat.

" Pendidikan politik yang bisa dilakukan adalah yang berhubungan dengan peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan partisipasi politik, dan peningkatan kemandirian dan karakter masyarakat yang selaras dengan budaya dan sejarah bangsa,” jelas Sulaiman.

Sementara untuk kegiatan operasional sekretariat, ucapnya, bantuan keuangan itu bisa digunakan untuk administrasi umum sekretariat, seperti membeli alat tulis kantor, rapat internal sekretariat, dan ongkos perjalanan dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat.

" Bila bantuan keuangan itu dipergunakan untuk kegiatan yang sudah diatur dalam Perbup tersebut, itu dinyatakan menyalahi aturan. Partai yang bersangkutan diharuskan untuk mengembalikan dana yang tidak tepat sasaran itu ke kas negara. Itu akan menjadi temuan BPK seperti tahun lalu,” terangnya.

Bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Batanghari tahu 2010 menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jambi. Realisasi pengeluaran parpol atas bantuan yang diterima dari pemda dinyatakan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 243 juta.

Penggunaan yang tidak sesuai oleh 11 partai politik adalah adanya pembayaran honorarium sebesar Rp 191 juta, dan parpol melakukan pembelian aset sebesar Rp 52 juta. BPK menyebut kondisi itu mengakibatkan penggunaan dana senilai Rp 243 juta tidak efektif.

" Kami tidak ingin lagi ada penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan, dan akhirnya nanti menjadi temuan BPK. Ini mendorong kami untuk membuat pelatihan penggunaan dan pertanggungjawaban bagi pengurus parpol penerima bantuan keuangan yang ada di Kabupaten Batanghari ini,” ungkapnya. (suang stg)

sumber: tribunjambi